POSKOTAKALTIMNEWS, SAMARINDA: Gubernur Kaltim Dr H Rudy Mas'ud menegaskan dukungannya atas Program 3 Juta Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Program andalan Presiden Prabowo Subianto dalam kelola Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) itu memberi banyak fasilitas dan kemudahan. 

Kementerian PKP sendiri mengalokasikan 10.000 unit rumah di Kaltim.  Kesempatan ini menurut Gubernur Rudy Mas'ud harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh warga Kaltim. Apalagi, masih banyak masyarakat Kaltim yang belum memiliki rumah.

"Pemprov Kaltim sangat mendukung program nasional pembangunan rumah bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) ini," tegas Gubernur Rudy Mas'ud saat memimpin Rapat Koordinasi Bedah Rumah di VIP Room Rumah Jabatan Gubernur Kaltim, Selasa (22/9/ 2026).

Gubernur Rudy Mas'ud menilai program ini sangat penting karena secara langsung akan mengentaskan kemiskinan dengan membantu menyiapkan papan (rumah) bagi masyarakat. Dengan demikian, kualitas hidup masyarakat juga akan lebih baik.

Ditambahkan Gubernur, Pemprov Kaltim sendiri menyiapkan bantuan Gratis Biaya Administrasi (GBA) untuk MBR sebesar Rp10 juta per unit.  Dan Kaltim menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang memberikan gratis biaya administrasi untuk rumah subsidi.

Gubernur Rudy Mas'ud mengajak semua berkolaborasi untuk mewujudkan sukses pembangunan rumah bersubsidi ini, meski diakuinya kendala yang dihadapi sangat beragam.

Alokasi pusat sebanyak 10.000 rumah bersubsidi semestinya bisa dinikmati masyarakat Kaltim dengan kolaborasi pemerintah daerah, pusat melalui Balai PKP Kalimatan 2, asosiasi developer dan perbankan, khususnya Bankaltimtara.

"Untuk KUR perumahan dan KPR subsidi minimal 2.000 bisa kita wujudkan. Lebih bagus lagi kalau bisa tembus 7.000 sampai 10.000.  Dengan begitu akan lebih banyak warga Kaltim yang memiliki rumah," harap Gubernur Rudy Mas'ud.

Gubernur juga menegaskan Pemprov Kaltim siap mendukung para pengembang atau developer dalam membangun perumahan bersubsidi untuk rakyat.

Menurut Gubernur,  para developer harus bergembira karena pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi sangat fokus dalam pembangunan rumah bersubsidi ini dengan menyiapkan paket bantuan subsidi dan subsidi bunga.

"Semoga mendapat keberkahan dalam upaya penyediaan rumah bersubsidi dan bedah rumah tidak layak huni. Semoga makin banyak untungnya dan makin banyak bedah rumah dan rumah subsidi yang bisa direalisasikan," harap Gubernur Rudy Mas'ud lagi.

Sementara untuk program Balai PKP Kalimatan 2, realisasi dari target 3,741 rumah baru tercapai 379 rumah. Gubernur berharap tahun ini target tersebut bisa dicapai sehingga bisa lebih banyak masyarakat Kaltim bisa menikmati bedah rumah.

"Kemarin masih ada transisi peraturan, sehingga  realisasi kami agak lambat. Ke depan akan lebih kami tingkatkan," kata Kepala Balai PKP Kalimatan 2 Mustofa Otfan.

Sementara untuk pembangunan perumahan bersubsidi oleh developer, Gubernur Rudy Mas'ud menyarankan agar tidak dilakukan di dekat area operasional tambang batu bara.

"Saran saya, pembangunan perumahan agak jauh dari pertambangan batu bara. Sebab pencemaran batu bara sangat mengganggu udara dan air.  Potensinya menyebabkan penyakit jantung dan TBC. Debu tambang dampaknya sangat buruk bagi kesehatan manusia," pesan Rudy.

Rapat dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesra Aji Muhammad Fitra Firnanda, Plt Kepala Dinas PUPR Irhamsyah dan pengurus REI, Himpera dan Apersi.(mar)